Insannews.id Pinrang, – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H. Muhtadin, melaksanakan kegiatan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Acara ini dihadiri oleh ratusan warga Jampue dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat.
Dalam kegiatan tersebut, H. Muhtadin memaparkan perkembangan terkini mengenai tugasnya sebagai anggota DPRD. Ia menjelaskan bahwa alat kelengkapan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah disahkan, dan dirinya kini bertugas di Komisi B, yang fokus pada sektor pertanian. “Komisi D ini hampir 60 persen bergerak di bidang pembngunan pertanian. Saya mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi, agar dapat kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.Kamis 21 November 2024
Lebih lanjut, H. Muhtadin menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan APBD. “Masyarakat, khususnya warga Kabupaten Pinrang, termasuk Jampue, harus ikut serta mengawasi anggaran daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai aturan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan anggaran harus dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Transparansi dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Sementara itu, Lurah Lanrisang, Firman Sahuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perhatian H. Muhtadin terhadap masyarakat Lanrisang. “Kami sangat berterima kasih atas inisiatif beliau yang memberikan manfaat nyata bagi warga kami. Kegiatan ini memberikan pemahaman penting mengenai pengawasan APBD. Semoga perhatian beliau terus membawa dampak positif di wilayah ini,” ujar Firman.
Kegiatan ini dihadiri ratusan warga jampue, kegiatanini tidak hanya menjadi forum diskusi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan anggaran. Dengan transparansi dan komunikasi yang baik, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif dan berintegritas.(*/)
