Pemkab Pinrang Perkuat Sinergi dengan BPKP untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Insannews id – Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam acara pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (19/6).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi Selatan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, A. Calo Kerrang, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Selatan, A. Sudirman Sulaiman, menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, dan Kepolisian dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, sinergi antarlembaga akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga berharap BPKP terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan dan pendampingan, sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, A. Calo Kerrang, berharap hubungan kerja sama yang selama ini terjalin baik antara BPKP dan Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat terus diperkuat meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurutnya, BPKP memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

“Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan merupakan salah satu modal penting dalam menghadirkan pembangunan yang berkualitas. Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah manfaat pembangunan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar A. Calo Kerrang.

Ia juga berharap kolaborasi yang telah terbangun selama ini dapat terus ditingkatkan agar berbagai program strategis daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan BPKP, diharapkan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat semakin tepat sasaran, memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pinrang.(*/)